Pemprov Sultra 3 Kali WTP

By Admin | 05 Juni 2017

Kepemimpinan Pasangan Gubernur dan Wakil Sultra Sultra Nur Alam-Saleh Lasata benar-benar gemilang prestasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan penerapan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berhasil diterapkan Pemprov Sultra. Kesuksesan itu membuat Sultra mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. Predikat WTP diserahkan oleh Inspektorat Utama BPK RI, Mahendro Sumarjo kepada Gubernur Sultra Nur Alam di ruang Sidang Utama DPRD Sultra Jumat 10 Juni 2016.

Perolehan WTP kali ini sangat istimewa karena metode penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) adalah berbasis akrual. Bila sebelumnya hanya 4 laporan yang disajikan pemerintah, kini berubah menjadi tujuh laporan yakni, laporan realisasi anggaran, neraca perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Luar biasa dan patut diacungi jempol Pemprov Sultra tiga kali berturut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
keuangan berhasil diraih di era kepemempinan Nur Alam.

Inspektorat Utama BPK RI, Mahendro Sumarjo mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Sultra. Tidak hanya upaya pencapaian program prioritas pembangunan, namun juga pada penerapan SAP berbasis akrual. Ia juga memuji perbaikan yang telah dilakukan pemerintah terhadap sejumlah rekomendasi BPK. Dari 1.655 temuan yang direkomendasi BPK, sebagian besar telah diselesaikan.

“Pencapaian kinerja Pemprov Sultra sudah cukup baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyusunan LKPD 2015 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Laporannya yang diungkap telah mamadai dan tidak terdapat ketidakpatutan yang berpengaruh langsung maupun secara material, serta penyusunan dan perencanaannya telah memenuhi unsur SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan. Dari empat kriteria itu yang telah disesuaikan dengan SPKN, BPK menyimpulkan opini WTP,” jelas Mahendro.

Menurutnya pencapain opini WTP merupakan sebuah prestasi. Hal ini menunjukan perubahan sistem akuntansi dari cash toward akrual menjadi akrual tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan yang disajikan. LHP ini diharapkan dapat dimanfaatkan dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya baik anggaran, legislasi maupun pengawasan. Bukan hanya dalam pembahasan Perda tetapi rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban APBD. Disisi lain, sinergitas legislatif dengan eksekutif tetap terjaga terutama dalam mendorong pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. (Fany)

(Disiarkan oleh Pengelola Media Center Biro Humas Kasubag Publikasi dan Dokumentasi Biro Humas WA ODE SITTI HERIYANI S.Sos, M.Si)

.